cara menjadi kader partai

Tahapanpaling awal adalah mencari perwakilan untuk menjadi kader partai politik. Tidak semua kader partai politik berasal dari kalangan elit, tapi diharapkan dapat merata untuk semua golongan baik atas maupun bawah, tujuannya adalah untuk mencari benih-benih tersembunyi yang dapat ditemukan dari golongan bawah. BagiPartai NasDem sendiri, jika hendak melakukan kaderisasi yang lebih masif, sistematis, dan terukur, diperlukan alternatif dalam bentuk lain. Dalam khazanah perpolitikan RI, sebenarnya terdapat beberapa contoh kaderisasi swadaya yang pernah dilakukan beberapa parpol maupun organisasi pergerakan, baik sebelum maupun sesudah periode kemerdekaan. IniDia Cara Partai Politik Cari Duit dari Para Kader Rabu, 05 Oktober 2016, 20:34 WIB. Kredit Foto: Sufri Yuliardi Dengan pembenahan secara parsial, partai diyakini tidak akan bertransformasi menjadi lembaga yang lebih baik dan terpercaya," kata peneliti ICW Donald Fariz dalam jumpa persnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (5/10 Site De Rencontre Gratuit En Corse. BAGI partai politik parpol mana pun, sekolah kader ialah bagian dari upaya memenangi kontestasi politik dan mempertahankan kekuasaan setelah memenanginya. Namun, sejatinya memenangi kekuasaan dan mempertahankannya bukanlah kerja tanpa kiblat. Kiblat pertama, bagi parpol mana pun juga, ialah mengikuti ketentuan undang-undang, yakni harus sesuai dengan ideologi dan regulasi yang berlaku, tetapi kendali yang lebih desisif tentu saja berasal dari kiblat kedua, yaitu pilihan konstituen sebagai subjek politik. Di sini, kedipilihan, ketercapaian ambang batas, atau kemenangan mensyaratkan bukan hanya kerja keras dan pengorbanan, tetapi juga kecakapan mengurus kebajikan. Di atas kertas, kendali regulatif boleh jadi mudah diurus. Persoalan verifikasi struktur organisasi partai, dokumen atau bahkan verifikasi faktual, terutama ketika sebuah partai mampu membiayai, tidaklah terlalu sulit. Namun, seperti terlihat dalam beberapa survei terakhir terkait elektabilitas partai, eksistensi partai-partai tertentu, bahkan yang sampai Pemilu 2014 terlihat aman’, kini mengalami penggerusan. Oleh karena itu, persoalan kendali sosial menjadi sangat penting diperhatikan jika sebuah parpol ingin tetap bertahan. Pendidikan bagi kader parpol hakikinya ialah terkait urusan kendali sosial, terutama bagi partai politik yang baru yang belum memiliki massa militan-tradisional punya kader yang cerdas, militan dan terampil ialah hal yang tak bisa ditampik. Meskipun kader politik yang terdidik dan terlatih utamanya diharapkan menjadi ujung tombak pemenangan, secara internal para kader ini bisa berkontribusi lebih banyak. Di samping dimungkinkannya pengembangan berbagai program yang bermanfaat bagi rakyat, partai bisa mengembangkan kohesivitasnya dan bekerja lebih efektif. Lebih jauh, ketika keterkelolaan dan kemenangan hakiki­nya ialah isu internal partai, keberadaan sumber daya manusia yang cakap dalam partai pemenang akan lebih memungkinkan keterurusan negara. Memenangi pemilu, oleh karena itu, bagi partai yang mempunyai kualifikasi seperti ini, bukan hanya memenangi suara rakyat, tetapi juga melempangkan jalan bagi kebajikan politik, yang pada gilirannya lebih memastikan keberlanjutan partai itu sendiri. Ketika pendidikan atau pelatihan politik dinilai sebagai proses yang mahal, melelahkan dan berproses panjang, partai-partai tertentu boleh jadi memilih cara instan. Meskipun tak terbukti manjur, sebab tak ada riset yang membuktikan keampuhannya secara empirik, mereka umpamanya hanya bertumpu pada mesin partai yang melicinkan jalan dengan uang. Tentu ada juga cara lain yang saat ini lazim. Partai atau politisi yang memiliki cukup modal bisa saja menyewa konsultan, mempekerjakan lembaga survei atau membayar orang atau tim tertentu secara khusus. Namun, lagi-lagi itu hanya satu bentuk usaha, yang ketika semua orang melakukan hal yang kurang lebih sama, hasilnya akan ditentukan oleh hasil kerja tim pemenangan secara keseluruhan. Singkat kata, meskipun dalam berbagai hal memerlukan pembiayaan yang tak sedikit, keterkelolaan kerja politik, hakikinya bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia. Ketika berpolitik ialah kerja mengurus kehidupan sosial, politisi atau tim suksesnya, sebagai contoh, dituntut untuk memiliki keterampilan sosial yang tak bisa dibeli begitu saja. Di sini pendidikan kader partai politik menjadi tak bisa ditawar. Kesatria, bajingan, prajurit, dan ratu Dalam bukunya, Motivation, Agency and Public Policy 2003, Julian Le Grand bicara soal bagaimana kebijakan dan pelayanan publik yang baik itu mungkin. Mantan penasihat mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ini lalu bicara tentang pentingnya motivasi dan apa yang disebutnya sebagai agency keagenan. Supaya kebijakan publik bisa efektif dan efisien, menurut Le Grand, politisi, pelayan publik, dan juga penerima layanan publik perlu memiliki kedua hal ini. Motivasi diartikan sebagai hasrat internal atau pilihan tertentu yang menjadi pemantik tindakan, sedangkan agency dimaknai sebagai kemampuan untuk mengambil tindakan. Dalam ideologi dan sistem politik yang berorientasi kanan, yang bersandar pada mekanisme pasar, motivasi manusia diasumsikan memusat pada pencapaian kepentingan pribadi self-interest. Adapun bagi pendukung kebijakan-kebijakan yang bersifat redistributif, yang negara perlu campur tangan secara proporsional dalam memastikan kesetaraan dan keadilan terkait kebijakan publik, motivasi mesti memusat pada kepedulian pada yang lain altruisme. Le Grand selanjutnya menyebut mereka yang cenderung bermotivasi altruistik sebagai para kesatria the knights dan para pengejar kepentingan pribadi sebagai bajingan’ atau pemburu rente the knaves. Dalam era negara kesejahte­raan yang lebih bersandar pada kolektivisme di Inggris, kata Le Grand, terutama setelah euforia kemenangan Perang Dunia II, altruisme mendapat tempat yang besar dalam sistem layanan publik di Inggris dan banyak negara lainnya. Ini terutama karena banyak orang merasa berada dalam kapal yang sama’. Ketika campur tangan negara besar atau ketika pasar menjadi demikian koersif, yang kebijakan dan layanan publik yang ada membuat warga tak punya pilihan lain, muncul fenomena yang disebut Le Grand sebagai mentalitas prajurit pawns. Pelayan ataupun penerima layanan publik bersikap pasif, menunggu perintah atau perbaikan nasib sesuai keinginan pembuat kebijakan. Dalam konteks kerja pelayanan publik seperti ini, mudah muncul apa yang disebut sebagai free riders, pelayan publik yang malas, culas, manipulatif, dan sebagainya. Di sisi penerima layanan, orang-orang rela untuk menerima nasib dirawat di bangsal-bangsal rumah sakit dengan perawatan seadanya. Para murid di sekolah-sekolah juga terpaksa belajar apa adanya, dengan guru-guru yang juga berpenghasilan apa adanya. Situasi dan kondisi yang membuat orang-orang menjadi bermotivasi itu harus diubah. Kebijakan publik, kata Le Grand, terutama sejak masa pemerintahan Margaret Thatcher, kemudian digeser lebih ke kanan. Sebagai kebalikan dari mental prajurit, kebijakan-kebijakan yang dibuat harus bisa mendorong orang untuk bermotivasi sebagai ratu queens, yang perkasa dan mencintai hidup. Dia bisa bermain di tengah pasar untuk mencukupkan’ kepentingan pribadi, tetapi di sisi lain, dia ialah kesatria yang mampu berbuat bagi yang lain. Inilah yang kemudian disebut oleh Le Grand sebagai manusia dengan agency, yang punya kapasitas untuk berbuat dan melakukan perubahan. Pendidikan kader parpol Dalam konteks pendidikan kader partai politik parpol, empat kategori Le Grand tentu bermanfaat. Sesuai dengan ideologi dan doktrin masing-masing, parpol bisa memilih kiblat pendidikan kadernya apakah akan menjadi kesatria yang bermotivasi altruistik, bajingan yang fokus pada kepentingan pribadi, prajurit yang siap menerima perintah, atau ratu yang bisa bergerak bebas, perkasa dan desisif. Jika mengacu pada kiblat ideologis dan konstitusional serta kendali elektabilitas, partai politik tentu akan memilih untuk bergerak di tengah, bahwa kebebasan dan keterjaminan hak-hak warga negara secara adil itu sama pentingnya. Dengan kata lain, mendidik kader partai menjadi orang yang peduli itu sama pentingnya dengan memastikan keberhasilan mereka mencukupkan’ kebutuhan pribadi. Demikian juga, jika pilihannya ialah antara mendidik kader-kader partai menjadi prajurit atau menjadi ratu, prinsip keseimbangan tentu wajib jadi pertimbangan. Ruang gerak dalam struktur partai, bahwa siapa pun yang memiliki kemampuan untuk berbuat memiliki peluang, perlu terbuka. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, kader partai ialah prajurit yang juga siap mengikhlaskan egoismenya, memiliki keberanian untuk menerima pilihan yang lebih baik dari apa yang sanggup dipikirkan dan dilakukannya. Jika bicara soal militansi, ini kita sebut saja sebagai militansi aktivis, bukan pasifis. Os partidos políticos são caracterizados pela união de um grupo de pessoas que possuem a mesma ideologia sobre a forma em que o País deveria ser governado. É uma organização democrática, legalmente formada, que possui funções sociais que visam atender aos interesses da sociedade. Os partidos políticos fazem parte da organização governamental de um País, se eles não existissem não haveria a possibilidade de lançar novos candidatos ao cargos para a representação de diferentes convicções que existem em meio a sociedade. Processo para filiar-se Para aqueles que gostariam de participar de uma forma mais ativa das discussões de melhorias de sua cidade, estado e País e, também, conhecer os seus direitos, filiar-se a um partido político pode ser uma grande ideia. Na verdade, o processo para filiar-se é muito simples, desde que todas as regras, estipuladas na resolução nº sejam atendidas. Veja o procedimento É necessário procurar a sede do partido político que deseja filiar-se. É importante ficar atento ao estatuto estipulados por eles; Para fazer a solicitação de filiação é preciso preencher um formulário, a maioria dos partidos possuem essa opção em suas páginas na Internet; Depois do preenchimento do formulário e do aceite do estatuto do partido, é entregue uma cópia para o diretório municipal, que vai divulgar posteriormente o deferimento da sua afiliação com base nas regras estatutárias; Após a divulgação dessa lista de pedidos de filiação, os partidos eleitorais e os filiados têm sete dias para contestar os pedidos de solicitação; Após esse prazo, a Executiva Municipal dá andamento ao pedido de filiação, podendo tanto aceitá-lo, como recusá-lo; Sendo aprovado, o candidato deve participar de uma plenária de formação, na qual serão ensinados alguns conceitos de como funciona o partido e quais são seus ideais. IMPORTANTE A lei nº proíbe a filiação em mais de um partido político. Caso houver mais de uma filiação, a justiça Eleitoral é autorizada a cancelar as mais antigas, prevalecendo a mais recente. Quem pode candidatar-se? Para candidatar-se em algum cargo público é expressamente obrigatório ser filiado de um partido político por, pelo menos, um ano antes das eleições e atender as seguintes exigências Estar em dia com todos os deveres eleitorais; Ser alfabetizado ler e escrever; Ser um cidadão brasileiro nato ou naturalizado; Estar em pleno exercício dos seus deveres políticos poder votar e ser votado; Ter domicilio eleitoral na cidade ou estado que pretende concorrer às eleições, no mínimo de 1 ano antes do pleito; O candidato deve ser alistado na justiça eleitoral; Ser maior de 18 anos, entretanto, existem limites e idade mínima, de acordo com o cargo, que são Vereador= 18 anos; Deputado tanto federal como estadual, prefeito e vice prefeito= 21 anos; Governador e vice= 30 anos; Presidente e vice= 35 anos. O candidato deve apresentar os documentos pessoais prova de filiação do partido, declaração dos bens, RG, título de eleitor, comprovante de escolaridade, foto digitalizada, certidão criminal, comprovante de domicílio eleitoral, entre outros. Os partidos políticos podem lançar até 150% dos lugares a serem preenchidos, com exceção de estados com até doze cadeiras a preencher que podem lançar 200% das vagas. Além disso, existe uma lei que exige que todos os partidos políticos organizem-se e lancem 30% de candidatos de um sexo e 70% de outro. Salário médio A lei estabelece um salário médio para os políticos, com base em cada cargo. Confira Presidente da República – O mais alto posto do país possui um ganho médio de R$31 mil reais por mês, entretanto, recebe inúmeros benefícios, que devem ser somados, como despesas todas pagas, viagens em avião particular para fins profissionais e pessoais, moradia, plano de saúde, cartão de crédito, etc. Senador – Média de 33 mil reais, auxílio moradia, despesas médicas pagas, combustível, telefone e material de apoio. Deputados Federais – R$ 33 mil, despesas com moradia, plano de saúde um pouco inferior do Senador, verba de gabinete, que serve para pagar assessores, viagens e outras despesas. Deputados Estaduais – Depende de cada estado, mas, geralmente, é cerca de 75% do salário dos deputados federais e, também, possuem os mesmos benefícios dos anteriores. Prefeitos – Depende muito da cidade. Os salários podem variam de R$ 10 mil a 30 mil. Possuem verba para despesas e viagens. Vereadores – Também, depende de cada cidade. A lei permite que o salário do vereador seja 70% do valor do salário do deputado estadual da região. /* */ Este site usa cookies para garantir uma melhor experiência. Ao continuar a navegar, você está de acordo com isso. Para saber mais, acesse Política de privacidade Jakarta – Partai Buruh yang kembali lahir membuka pendaftaran menjadi kader. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono menyampaikan pengurus telah menyediakan aplikasi online untuk mendaftar menjadi penjelasannya, Kahar menunjukkan situs untuk mengisi formulir pendaftaran anggota.“Form ini kami sebarkan di basis-basis industri dan juga masyarakat luas. Siapa saja yang berminat untuk bergabung dengan Partai Buruh bisa daftar,” ujar Kahar dalam konferensi pers pada Jumat, 8 Oktober pendaftaran anggota, tutur Kahar, calon kader yang mendaftar harus mengisi kolom yang ada pada form pendaftaran sesuai situs e-form. Dalam formulir tersebut pendaftar harus mengisi informasi data-data pribadi seperti nama lengkap, NIK, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat, dan data-data pribadi lainnya seperti foto Kahar menjelaskan, masyarakat yang sudah mengisi formulir online akan langsung didaftarkan menjadi anggota Partai Buruh. Kemudian pengurus partai di daerah yang menjadi jejaring akan menghubungi para Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengajak masyarakat, terutama golongan pekerja yang belum mendaftar, untuk bergabung melalui seleksi yang telah dibuka. “Kalau di pabrik-pabrik, perusahaan, kawan-kawan serikat pekerja tingkat perusahaan sudah bekerja mendaftar kader. Mungkin sudah masuk hampir satu jutaan data yang mendaftar partai buruh. Ini baru satu hari pendaftaran dibuka,” ujar Iqbal, prinsipnya Partai Buruh didesain sebagai partai kelas pekerja. "Kami adalah kelas pekerja, tapi berbasis teknologi IT sebagai alat bantu dalam membangun partai yang modern,” ujar Said juga Dipimpin Said Iqbal, Ini Susunan Pengurus Partai BuruhAQSHAL RAIHAN BUDIPUTRA MAGANG Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Partai politik memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah menciptakan kader pemimpin bangsa yang mumpuni dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Menurut Warren Bennis dalam bukunya yang berjudul Reinventing Leadership, Menciptakan Kembali Pemimpin 2002,pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bersedia bicara dan mengatakan kebenaran serta dapat menciptakan suasana yang di mana karyawan merasa bebas memberikan gagasan yang berlawanan dan mengatakan menciptakan kader pemimpin yang berkualitas, diperlukan strategi-strategi yang tepat. Strategi ini dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemilihan hingga akhirnya terbentuklah kader yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi bangsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang bagaimana strategi partai politik dalam menciptakan kader-kader yang pantas menjadi pemimpin paling awal adalah mencari perwakilan untuk menjadi kader partai politik. Tidak semua kader partai politik berasal dari kalangan elit, tapi diharapkan dapat merata untuk semua golongan baik atas maupun bawah, tujuannya adalah untuk mencari benih-benih tersembunyi yang dapat ditemukan dari golongan bawah. Hal ini dikarenakan terkadang golongan bawah tidak memiliki akses untuk menampakkan jiwa kepemimpinannya, maka partai politik memberi celah untuk hal tersebut. Agar hal itu terwujud, maka setiap golongan diharapkan dapat mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti tahapan-tahapan bergabung dalam partai politik. Beberapa ahli mencoba menjelaskan tentang perwakilan yang semestinya. Menurut Eisinger, perwakilan harus memahami aspirasi, nilai, kepercayaan, dan sikap-sikap masyarakat. Oleh karena itu, perwakilan seharusnya menjelaskan empat faktor, yaitu karakteristik konstituen yang diwakili, peran mereka, hubungan mereka dengan konstituen dan persepsi mereka akan suara hati atau opini politik konstituen. Menurut Reni Dwipurnomowati, perwakilan pada dasarnya harus mencerminkan tiga jenis keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, keterwakilan ruang daerah dan keterwakilan deskriptif. Sedangkan menurut Hendra Nurtjahjo, perwakilan seharusnya memiliki tiga karakter yang dapat secara penuh mewujudkan rakyat, yaitu perwakilan politik, perwakilan daerah dan perwakilan golongan. Yang terakhir menurut Arbi Sanit, tanggapan wakil terhadap yang diwakilinya terbagi menjadi empat macam, yaitu tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan, bidang pelayanan, bentuk pengalokasian dan tanggapan wakil dalam bentuk simbol Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi, 2006 111.Setelah ada perwakilan dari setiap golongan, akan diadakan rekruitmen dengan berbagai seleksi yang ketat. Dalam proses seleksi akan diketahui tujuan dari perwakilan-perwakilan yang dikirimkan, apakah tujuannya baik atau hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Dalam proses rekruitmen ini, akan ada strandar-standar atau kriteria yang ditetapkan oleh partai politik untuk memilih kadernya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kader yang berkualitas, bertanggung jawab dan sesuai dengan ideologi partai tersebut. Selain itu, juga untuk melihat keahlian yang dimiliki dari masing-masing perwakilanKemudian, setelah terpilihnya kader-kader yang mumpuni dari proses seleksi, akan ada pembentukan divisi berdasarkan keahlian masing-masing kader. Pada umumnya, divisi yang ada dalam partai politik meliputi majelis tinggi partai, dewan pembina partai, dewan kehormatan partai, komisi pengawas partai, dan dewan pimpinan pusat partai yang di dalamnya masih ada badan-badan selanjutnya setelah terbentuknya divisi-divisi adalah perumusan tujuan bersama guna kepentingan bersama. Selain itu, pada sebagian kasus menjamin bahwa tujuan tersebut dilaksanakan. Partai politik memainka peran ini karena, dalam proses meraih kekuasaan, mereka merumuskan program-program pemerintahan. Selain itu, partai politik merupakan sumber utama inisiasi kebijakan dan juga pendorong untuk merumuskan rangkaian opsi-opsi kebijakan yang koheren dan pemberi pilihan bagi para pemilih di antara tujuan-tujuan yang realistis dan dapat dicapai Politik, 2013 401. Di dalam proses perumusan tujuan, secara tidak langsung partai politik mengajarkan kader-kadernya untuk berpikir progresif tentang tujuan yang akan dicapai. Selain itu, di sini akan terlihat bagaimana cara berpikir mereka terutama saat penyampaian aspirasi mereka terkait tujuan partai tujuan partai sudah tersusun, partai politik akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat tentang partai politik tersebut sekaligus untuk mempromosikan tujuan yang sudah ditetapkan agar mendapatkan dukungan. Pembicara dalam sosialisasi adalah kader-kader dari masing-masing partai politik. Sebelum melakukan sosialisasi, partai politik akan memberikan pelatihan bagi kadernya tentang bagaimana cara berbicara di hadapan publik, menggiring opini publik dan bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari memberi pelatihan kepada kader-kadernya, proses sosialisasi ini menunjukkan bahwa partai politik menjadi agen-agen penting dalam pendidikan dan sosialisasi politik. Partai-partai politik memainkan peran yang tidak kecil dalam mendorong kelompok masyarakat untuk bermain dengan aturan-aturan permainan demokratis Politik, 2013 403. 1 2 Lihat Politik Selengkapnya Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP merupakan suatu organisasi dari partai politik yang sudah lama berdiri dan menunjukkan eksistensinya di Indonesia dalam hal politik. Lahirnya PDIP berhubungan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Akibat dari peristiwa menjadikan Megawati Soekarnoputri muncul di kancah perpolitikan nasional. Partai PDIP mempunyai visi untuk memajukan keadaan partai yang diidamkan di masa depan, hal itu yang menjadikan arah bagi perjuangan partai. Adapun misi partai ini adalah sebagai tanggung jawab yang diemban oleh partai, sehingga menjadi sebuah dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai yang tertuang dalam pasal 7,8,9, dan 10 Anggaran Dasar partai. Tujuan dari partai ini adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, untuk meningkatkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di Negara partai politik merupakan tahap awal dalam mencetuskan atau melahirkan seorang kader partai, maka dari itu rekrutmen politik didasarkan pada seleksi atau pengangkatan seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh partai politik untuk dapat berpartisipasi dalam sistem partai politik pada umumnya dan untuk pemerintahan pada khususnya. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam memajukan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab melalui keikutsertaannya sebagai anggota salah satu partai politik. Selain itu, partai politik juga berperan dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. PDIP dalam mengadakan perekrutan anggota baru tidak mempunyai landasan aturan dan ketentuan khusus. Dalam proses rekrutmen partai PDIP bersifat umum sehingga tidak mempersulit masyarakat untuk bergabung. Masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya masuk menjadi anggota partai tersebut dapat dengan mudah mengikuti persyaratannya. ' Terdapat beberapa persyaratan ketika ingin menjadi anggota partai PDIP, antara lain sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki e-KTP atau yang sudah berumah tangga. Karena jika sudah memiliki e-KTP dapat dipastikan orang tersebut akan memilih dan sudah dapat menggunakan hak suaranya. Selanjutnya, menyetujui dan mentaati Piagam Perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Keputusan Partai. Ketiga, bersedia mentaati dan menegakkan disiplin partai. Keempat, bersedia mengikuti kegiatan partai. Dan kelima, tidak menjadi anggota partai lain atau tidak menjadi anggota di luar partai PDI politik ketika membentuk kader yang berintegritas dan kredibel sebisa mungkin harus diefektifkan, agar dapat memberikan calon anggota politik yang mempunyai kualitas kepada pasar pemilih. Tujuannya diadakan sistem kaderisasi ini untuk membentuk kader yang mempunyai jiwa seorang pemimpin. Apabila kader tersebut berkapasitas dan berkualitas dapat dipastikan pejabat publik terpilih. Jika sudah seperti itu peran partai politik mewujudkan negara yang mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi rakyat akan terlihat. Itulah tujuan ideal yang harus dilakukan partai politik sehingga penting untuk dilakukan perekrutan sumber daya manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan nantinya. Sistem rekrutmen anggota PDI Perjuangan dilakukan secara terbuka, atau dengan mendatangi calon anggota partai di seluruh dua jalur dalam menentukan strategi rekrutmen yang diterapkan oleh partai PDIP, yaitu 1 Dilakukan secara terbuka, untuk cara yang terbuka itu sendiri masyarakat dari manapun dapat mendaftar untuk dapat menjadi anggota PDIP, dan 2 Mendatangi langsung ke tempat calon anggota partai. Partai PDIP seringkali terjun langsung ke masyarakat untuk mencari orang yang berkompeten dan mempunyai potensi tinggi di bidang akademis maupun tokoh masyarakat yang mempunyai dampak besar di wilayahnya. Strategi tersebut harus membutuhkan effort lagi dari kader yang mau terjun langsung ke masyarakat untuk menjalankan program partai dalam kaderisasi. Tugas dari para kader tersebut untuk menarik minat calon maupun tokoh yang memiliki potensi menjadi anggota partai. Partai PDIP dengan mudah menarik simpatik masyarakat untuk bisa mendukung dan bergabung ke partai. Dimulai dari pencarian bibit kader berkualitas di tingkat desa, memberikan penawaran kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa untuk masuk menjadi anggota PDI Perjuangan, setelah penempatan bagi kader potensial di posisi strategis di dalam kepemimpinan desa. Sistem ini terbukti efektif karena dari kemampuan kader unggul nantinya akan dengan mudah menarik anggota lainnya untuk masuk ke dalam partai PDI Perjuangan nantinya. Tokoh-tokoh masyarakat juga direkrut masuk karena mempunyai keunggulan saat proses masuk dan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung partai yang akan berjalan lebih mengadakan rekrutmen anggota baru, partai PDIP juga mempunyai beberapa permasalahan di dalamnya, karena saat melakukan proses rekrutmen anggota baru tidak selalu berjalan dengan lancar. Kendala-kendala yang muncul tersebut berasal dari internal maupun eksternal partai tersebut. Hal ini terjadi di Kab. Batu bara, permasalahan dalam melaksanakan fungsi rekrutmen anggota baru partai PDIP karena masyarakat yang masih kurang mengerti apa gunanya berpartai. Selain itu, sangat sulit untuk menempatkan partai PDIP di kursi DPR RI karena adanya sistem pemilu di Indonesia yang terbuka Adajuga kelebihan atau kemudahan, seperti partai PDIP tidak memungut biaya atau uang pendaftaran, memperoleh Kartu Tanda Anggota KTA hanya dengan memberikan nomor KTP dan pas itu, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam rangka untuk memenuhi kuota 30% caleg perempuan antara lain hambatan sosial berupa konstruksi sosial masyarakat tentang perempuan yang dianggap lemah, hambatan politis dan kelembagaan yang mengakibatkan peran perempuan sebagai pengurus kurang optimal sehingga perempuan tidak dapat turut serta dalam berbagai agenda politik, hambatan keagamaan yang menyatakan bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin, hambatan dari diri perempuan sendiri yang enggan untuk terjun ke politik, adanya anggapan bahwa politik itu bersifat maskulin yang identik dengan kotor, keras, dan kejam. Kurangnya komitmen PDI Perjuangan dalam merekrut caleg perempuan, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai rekrutmen caleg perempuan, dan partai politik bersifat arogan yang mengakibatkan caleg-caleg yang ingin mencalonkan diri harus melalui partai. 1 2 Lihat Ruang Kelas Selengkapnya

cara menjadi kader partai